Indonesia adalah negara di Asia Tenggara
yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia
serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara
kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau. Dengan populasi
lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2016.
Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya.
Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad
ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya di Palembang menjalin hubungan agama dan
perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah
tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam,
serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli
perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Indonesia
juga merupakan negara yang dijajah oleh banyak negara Eropa dan juga Asia,
karena sejak zaman dahulu Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil
alamnya yang berlimpah, hingga membuat negara-negara Eropa tergiur untuk
menjajah dan bermaksud menguasai sumber daya alam untuk pemasukkan bagi
negaranya
Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin perak sudah
dikenal di masa itu, namun pemakaian uang baru mulai dikenal di masa
kerajaan-kerajaan Islam. Namun penggunaan uang masih terbatas, karena
perdagangan barter banyak berlangsung dalam system perdagangan Internasional.
Kejayaan suatu kerajaan pada saat itu dinilai dari luasnya
wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan. Kerajaan yang berada di
daerah Sumatra memperoleh pendapatan dari sektor perniagaan atau perdagangan,
sedangkan Kerajaan yang berada di Pulau Jawa memperoleh pendapatan dari sektor
pertanian dan perniagaan atau perdagangan. Kedua sektor inilah yang berpengaruh
bagi perkembangan ekonomi di masa itu.
Sejarah Perekonomian Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 masa, yaitu:
1. Masa Sebelum Kemerdekaan
Indonesia sangat kaya akan
rempah-rempah, hal tersebut membuat bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong
untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Negara-negara tersebut
yaitu seperti Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang. Pada masa penjajahan
Portugis, Indonesia tidak banyak mengalami perubahan karena kekalahannya oleh
Belanda yang lebih kuat untuk menguasai Indonesia.
Pada masa
Penjajahan Belanda, selama 350 tahun, Belanda membentuk Vereenigde Oostindische
Compagnie (VOC).Belanda memberikan wewenang untuk mengatur Hindia-Belanda
dengan tujuan menghindari persaingan antara pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi
perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris. Namun, pada tahun 1795,
VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia
belanda. Kegagalan itu disebabkan karna selalu memakan biaya yang besar,
seperti peperangan yang terus menerus, penggunaan tentara sewaan, lalu sebab
lain yaitu karena korupsi, pembagian deviden kepada para pemegang saham
walaupun kas defisit.
Culturstelstel (Sistem Tanam Paksa) pada
tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch tujuannya memproduksi berbagai komoditi
yang diminta di pasar dunia. Sistem ini sangat menguntungkan Belanda, tetapi
tidak untuk masyarakat Indonesia. Karena sistem ini, masyarakat Indonesia
menjadi sangat menderita, karena masyarakat Indonesia dipaksa untuk menanam
tanaman komoditas ekspor. Walau itu sangat menyiksa, tetapi ada segi positif
dari sistem ini, yaitu masyarakat Indonesia dapat mengenal tata cara menanam
tanaman komoditas ekspor dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu
meningkatnya taraf hidup.
Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)
terjadi karena adanya desakkan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan
nasib warga pribumi kearah yang lebih baik dengan mendorong pemerintah Belanda
mengubah kebijakkan ekonominya. Namun bukannya menjadi lebih baik, masyarakat
Indonesia malah menjadi semakin tersiksa, terutama bagi para kuli kontrak yang
tidak diperlakukan layak.
Pada masa
penjajahan Inggris, Inggris menerapkan Landrent (pajak tanah). Dengan Landrent,
masyarakat Indonedia akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris
atau yang diimpor dari India.
Pada masa
penjajahan militer Jepang, menerapkan kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi
untuk mendukung gerak maju Jepang dalam Perang Pasifik. Akibatknya terjadi
perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan
merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan
makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas
pesawat tempur menempati prioritas utama.
2. Masa Orde Lama
a) Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Pada masa ini, ekonomi keuangan amat
buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya mata uang lebih dari satu
secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan ORI
(Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade
ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan
kekosongan kas negara.
Dalam menghadapi
krisis ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan, seperti
pinjaman nasional. Hubungan dengan amerika, konferensi ekonomi, rancana lima
tahunan (kasimo plan), keikutsertaan swasta dalam pengembangan ekonomi
nasional, Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia, Sistem
Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group), dan Sistem Ekonomi Ali-Baba.
b) Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian
diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu
bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya seperti
pemotongan nilai mata uang, menumbuhkan wiraswasta pribumi, pembatalan sepihak
atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
c) Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Pada masa ini,
Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segalanya diatur pemerintah). Namun
lagi-lagi sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
Akibatnya yaitu Devaluasi menurunkan nilai uang dan semua simpanan di bank
diatas 25.000 dibekukan, pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai
tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpinm dan kegagalan dalam
berbagai tindakan moneter.
3. Masa Orde Baru
Pada awal orde
baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program
pemerintah berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara
dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu,
dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing
dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka
dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi
pancasila.
Hasilnya, pada
tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan,
perbaikan indikator kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan
preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB. Sehingga meskipun
berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan
nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas
dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga
meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan
menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
4. Masa Reformasi
a) Kepemimpinan
B.J. Habibie (21 Mei 1998–20 Oktober 1999)
Belum terjadi
peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dikarenakan masih adanya
persoalan-persoalan fundamental yang ditinggalkan pada masa orde baru, hingga
sekarang masalah-masalah yang diwariskan dari masa orde baru masih belum dapat
diselesaikan secara sepenuhnya. Bisa dilihat dengan masih adanya KKN, inflasi,
pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya nilai tukar rupiah yang menjadi
masalah polemik bagi perekonomian Indonesia.
Sejak krisis
moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahgun 1997, perusahaan
perusahaan swasta mengalami kerugaian yang tidak sedikit, bahkan pihak
perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan
upah pekerjanya. Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena
disatu sisi perusahaan mengalami kerugaian yang cukup besar dan disisi lain
para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji
sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang
mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK.
Kondisi
perekonomian semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian sembilan
bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga
barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda
masyarakat. Ini adalah kesalahan Pemerintah Orde Baru yang mempunyai tujuan
menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai negara industri, namun tidak
mempertimbangkan kondisi riil di Masyarakat Indonesia yang merupakan sebuah
masyarakat agrasis dan tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. Dan
ujung-ujungnya masyarakat miskin Indonesia menjadi bertambah dan bertambah pula
beban pemerintah dalam mendongkrak perekonomian guna meningkatkan kesejehteraan
rakyat.
Kebijakan yang
dilakukan pada zaman B.J. Habiebie, untuk menyelesaikan krisis moneter dan
perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai
berikut :
·
Merekapitulasi
perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi
perekonomian.
·
Melikuidasi
beberapa bank yang bermasalah.
·
Menaikan
nilai tukar rupiah.
·
Mengimplementasikan
reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.
·
Mengesahkan
UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak
Sehat.
·
Mengesahkan
UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
b) Kepemimpinan Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001)
Pada pertengahan
tahun 1999 di lakukan pemilihan umum, yang akhirnya dimenangi oleh partai
demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai Golkar mendapat posisi ke dua,
yang sebenarnya cukup mengejutkan banyak kalangan di masyarakat. Bulan Oktober
1999 dilakukan SU MPR dan pemilihan presiden di selenggarakan pada tanggal 20
oktober 1999. KH Abdurrahman Wahid atau di kenal dengan sebutan Gusdur terpilih
sebagai presiden RI ke 4 dan Megawati sebagai wakil presiden. Tanggal 20
oktober menjadi akhir akhir dari pemerintahan transisi, dan awal dari
pemerintahan Gusdur yang sering di sebut juga pemerintah reformasi.
Dalam hal
ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya (1999) kondisi perekonomian Indonesia
mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun
tidak jauh dari 0% dan pada tahun 2000 proses pemilihan perekonomian
Indonesia jauh lebih baik lagi, dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%.
Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah,
mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam mengerti sudah mulai stabil.
Kebijakan yang
dilakukan pada zaman Gusdur, pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman wahid
pun belum ada tindakan yang cukup berati untuk menyelamatkan Indonesia dari
keterpurukan. Kepemimpinan Abdurraman Wahid berakhir karena pemerintahannya
mengahadapi masalah konflik antar etnis dan antar agama.
c) Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004)
Masalah yang
mendesak untuk dipecahkan adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.
Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
·
Meminta
penundaan pembayaran hutang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club
ke-3 dan mengalokasikan pemabayaran hutang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
·
Kebijakan
privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode
krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Penjaualan tersebut
berhasil menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namun kebijakan
ini menibulkan kontroversi yaitu BUMN yang di privatisasikan dijual pada
perusahaan asing. Megawati bermaksud mengambil jalan tengah dengan menjual
beberapa asset Negara untuk membayar hutang luar negeri. Akan tetapi, hutang
Negara tetap saja menggelembung karena pemasukan Negara dari berbagai asset
telah hilang dan pendapatan Negara menjadi sangat berkurang.
d) Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2014)
Kebijakan
kontroversial pertama SBY adalah mengurangi subsidi BBM, yang dilatarbelakangi
oleh naiknya harga minyak dunia. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial
yang kedua yakni BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun
kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga
banyak menimbulkan masalah sosial. Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan
pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada
bulan 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Dengan semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapakan jumlah
kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan oktober 2006
Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS.
Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF
dalam menentukan kebijakan dalam negeri.
e) Kepemimpinan Joko Widodo (20 Oktober 2014-sekarang)
Pemerintahan
pada masa Jokowi melakukan transformasi fudamental pada sistem ekonomi di
Indonesia dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu:
·
Mengubah
ekonomi yang berbasis konsumsi dengan ekonomi yang berbasis produksi.
·
Tepat
sasaran untuk mengatasi kemiskinan.
·
Mendorong
pembangunan yang merata di luar pulau jawa.
·
Pengurangan
terhadap subsidi BBM yang sebesar 200 triliun rupiah, yang penggunaannya
dialihkan untuk belanja pusat dan pembangunan daerah tertinggal.
·
Pemerintah
meletakan fondasi pembangunan nasional dengan meningkatkan daya saing,
produktifitas, dan kemakmuran rakyat.
Dalam menghadapi masalah ekonomi yang
dihadapi pemerintah mengeluarkan 3 paket kebijakan yang berfungsi ampuh untuk
menekan kurs rupiah terhadap dollar. Tiga isi paket kebijakan itu yaitu:
·
Kebijakan
1 : Menggerakan ekonomi, mengembakan ekonomi makro yang kondusif, melindungi
masayarakat yang berpendapatan rendah dan menggerakan ekonomi perdesaan.
·
Kebijakan
2 : keringanan pajak, kemudahan perizinan investasi, penurunan
pajak bunga deposito.
·
Kebijakan
3 : penurunan harga bbm, peringanan tarif listrik industri, perluasan kredit
usaha rakyat.
SUMBER
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://asyifafzh.blogspot.co.id/2015/04/sejarah-perekonomian-indonesia.html
Kelompok : 10
Anggota :
Albert Kevin (20216481)
Larassati
Anggita Putri (24216003)
Susanti Ningsih
(27216205)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar